Normalisasi PSDA Sumut Di Bilahhilir Kecewakan Warga

Rakyatmerde. Di jaman keterhukaan informasi, masih ada oknum pelaku pengguna uang rakyat menyembunyikan kegiatan dilakukannya terhadap rakyat. Sementara kegiatan kerja yang dilakukannya untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Prilaku oknum yang menyembunyikan kegiatan pekerjaannya membuat rakyat pemilik modal tidak mengetahui siapa dan untuk apa uang mereka yang dikelolar pemerintah itu. Parahnya, kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oknum pelaksana menyusahkan masyarakat yang memperoleh program pembangunan.

Seperti, pekerjaan kegiatan normalisasi saluran air menggunakan eskapator (Beko) di desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Labuhanbatu yang di ketahui pengerjaan menggunakan dana pemerintah. Normalisasi itu seharusnya bermanfaat bagi warga disekitar lokasi pekerjaan normalisasi.

Namun sebaliknya, warga merasa niat baik pemerintah itu malah menyusahkan warga dikarenakan tanah yang di gali dari aliran air (parit) di timbunkan di tengah badan jalan sehingga warga sulit melakukan aktivitas sehari-hari membawa hasil perkebunan sawit mereka keluar dari lokasi kebun.

Menurut Haris salah seorang warga yang tinggal dilokasi normalisasi saluran air tersebut, badan jalan itu sejak lama dirawat warga supaya mudah mengeluarkan hasil perkebunan sawit. Tapi, setelah tanah dari normalisasi ditimbunkan kebadan jalan itu warga tidak bisa melalui badan jalan dikarenakan tanah kembali lembek dan tidak rata.

"Seharusnya badan jalan itu sudah layak mendapat pengerasan, bertahun-tahun warga merawat jalan itu dikarenakan tanah hasil dari normalisasi ditimbunkan kebadan jalan yang dibiarkan begitu saja tanpa diratakan warga meresa kecewa dan kesal."sebut Haris.

Saat ditanya pekerjaan normalisasi aliran air tersebut dari mana, warga itu tidak mengetahuinya. Pasalnya, di lokasi pekerjaan tidak terlihat ada di pasang papan proyek. Sementara, informasi di peroleh dari warga lainnya yang ada di sekitar lokasi di ketahui Normalisasi yang ada di desa selat besar itu menggunakan dana dari Dinas PSDA Provinsi.

Dikatakan Haris yang di dampingi aktivis Gerem Desa Lahuhanbatu Aminullah Harahap kepada wartawan Sabtu (1/10) lalu, warga melalui lembaga Gerem desa akan melayangkan surat keberatan kepada pemerintah provinsi atas kondisi jalan yang rusak akibat normalisasi saluran air itu, serta meminta pemerintah untuk memperbaiki badan jalan tersebut.

Tanda tangan warga sudah terkumpul, sambung Aminullah Harahap, kita tinggal melayangkan surat keberatan dan meminta pihak terkait dalam hal ini dinas PSDA Sumut untuk memperbaiki badan jalan. Kalau kondisi badan jalan dibiarkan begitu saja bisa di pastikan warga tidak bisa mengeluarkan hasil perkebunannya. Redaksi

Monja, Narkoba, dan Perairan Labuhanbatu. Catatan . Ahmad Fadhly Wartawan Harian Orbit

Kabupaten Labuhanbatu memiliki giografis daerah perairan laut dan sungai. Selain, menghasilkan ikan, giografis laut dan sungai yang ada kabupaten itu juga sangat strategis menjadi prasarana transport air. Soalnya, laut lepas yang ada di Kabupaten Labuhanbatu, tepatnya di kecamatan Panai Hilir adalah laut Selat Malaka.

Diketahui, laut selat malaka merupakan laut jalur menuju ke negara tetangga yakni Malaysia. Menurut, warga sei. Berombang yang biasa berlayar ke negeri jiran itu, waktu tempuh dari perairan sei. Berombang menuju ke Pelabuhan Klang Malaysia hanya membutuhkan waktu lebih kurang 12 jam.

Berkaitan dengan itu pula, beberapa bulan belakangan ini terlihat pedagang pakaian bekas (bal) yang membawa barang dagangannya dari Malaysia kerap menggunakan wilayah itu sebagai tempat transit barang-barang dagangannya untuk dibawa menggunakan truk menuju daerah lain. Namun sayangnya, pakaian bekas yang masuk dan melakukan bongkar muat pakaian bekas di dermaga kecil milik masyarakat setempat yang ada dipinggiran sungai Barumun tersebut diduga tidak memiki ijin dari instansi terkait.

Selain itu, di jadikannya peraiaran Labuhanbatu menjadi tempat transit pakaian bekas dari Malaysia oleh oknum pedagang yang diketahuj berasal dari Kota Tanjung Balai, juga membuat elemen masyarakat daerah itu was-was. Pasalnya, masyarakat daerah itu khawatir ikut menyelinap Narkoba.

Wajar saja, masyarakat daerah tersebut merasa khawatir. Dikarenakan, saat ini peredaran narkoba di daerah itu marak. Ditambah lagi ada pernyataan dari pihak kepolisian menyebutkan Labuhanbatu merupakan nomor 3 penyebaran narkoba terbesar di sumatarea utara.

Selain itu, kehawatiran masyarakat tersebut muncul berdasarkan kabar yang di dengar dan di baca masyarakat dari media bahwa, peraiaran Tanjung Balai yang biasa digunakan pemasok pakaian bekas mendapat penjagaan ketat dari petugas.
Di tambah lagi kabar dari media menyehutkan, didaerah perairan Tanjung Balai belum lama ini terjadi tembak menembak antara petugas dengan awak boat pengangkut pakaian bekas di perairan asahan yang juga berisi dindalamnya sejumlah orang yang diduga dibawa secara illegal dari Malaysia dan Wilayah Tanjung Balai kerap digunakan para penyuludup barang haram sebagai tempat transit jenis Narkoba dari Malaysia.

Fenomena yang terjadi di Tanjung Balai itu menumbuhkan opini miring masyarakat Labuhanbatu bahwa, transit yang dilakukan pemasok pakaian bekas ke wilayah perairan Labuhanbatu merupakan pelarian pelaku penyeludupan, serta peristiwa yang terjadi di Tanjung Balai akan teradi di Labuhanbatu termasuk di dalamnya perairan daerah itu akan jadi tempat transit masuknya narkoba dari Malaysia.

Melihat penjagaan sebelum memasuki sungai barumun tepatnya di Kecamatan Panai Hilir sebagai pintu memasuki perairan sungai berdiri pos-pos penjagaan. Seperti, pos Angkatan Laut, Pos KPLP, dan Pos Polisi air, serta Kantor Polsek. Sehingga mustahil pihak terkait bisa kecolongan terkait dengan masuknya kapal pembawa pakaian bekas dari Malaysia.

Parahnya, malah petugas yang garis kerjanya tidak mengurusi hal seperti itu malah lebih respon menyikapi dan menanggapi laporan masyarakat terkait masuknya pakaian bekas illegal ke perairan Labuhanbatu. Seperti belum lama ini, petugas intel kodim 02/09 Labuhanbatu berhasil mengamankan 3 truck pengangkut pakaian bekas di daerah kecamatan Bilah Hilir yang di jadikan tempat transit barang sebelum di bawa keluar daerah.

Penangkapan itu menjadi perhatian publik Labuhanbatu. Soalnya, penangkapan itu seharusnya dilakukan pihak kepolisian. Pendapat dan Opini miring publik pun berkembang, muncul penilaian, Pihak Polres Labuhanbatu "kecolongan". Bahkan, di salah satu media surat kabar terbitan medan salah seorang tokoh pemuda daerah itu menduga kecolongan pihak Polres dikarenakan telah terjadi operasi senyap yang dilakukan oknum pemasok pakaian bekas.

Pemanfaatan giografis Labuhanbatu dijadikan oknum pemasok diduga barang illegal sebagai tempat persinggahan melakukan bongkar barang bukan terjadi sekali itu saja. Beberapa bulan lalu pihak Polres juga mengamankan truck berisikan puluhan bal pakaian bekas asal Malaysia. Bahkan informasi diperoleh sebelumnya beberapa kali pakaian bekas bebas keluar Labuhanbatu

Sepatutnyalah, Polres Lahuhanbatu dan jajarannya lebih peka terhadap kondisi strategis wilayah perairan dan darat yang digunakan sebagai sarana transit pelaku penyeludupan barang bekas luar negeri, sehingga kekhawatiran masyarakat terhadap masuknya narkoba melalui laut bisa terjawab.

Sama halnya dengan masyarakat setempat, supaya kekhawatiran itu tidak terjadi, masyarakat itu sendiri sepatutnya pro aktif ikut mengawasi masuknya pedagang-pedagang illegal kedaerah itu.■■■

GEREM DESA Soroti Penganggaran Dana Kegiatan DD Labuhanbatu.

Rilis Pres.
Dana Desa yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke desa melalui pemerintah Kabupaten/kota terlihat mulai dilaksanakan. Umumnya, Dana Desa itu digunakan untuk pembangunan fisik insprastruktur desa.

Seperti di Kabupaten Labuhanbatu, berbagai macam jenis pembangunan fisik infrastuktur dikerjakan desa menggunakan dana tersebut, mulai pembangunan jalan sampai kepada rehab Sekolah.

Namun, pada pelaksanaannya berkaitan dengan jumlah dana anggaran yang dialokasi untuk 1 titik pengerjaan mendapat sorotan dari elemen masyarak. Soalnya, dana yang dianggarkan terkesan membengkak sehingga pengunaan dana desa kurang susai dengan hasil yang dicapai.

Ketua Gerakan Rembuk Masyarakat Desa (GEREM-DESA) Labuhanbatu Ahmad Fadhly. S.Pd mengungkap hal itu kepada wartawan senin (2/11) . Dia mengatakan hal tersebut berdasarkan perbandingan pelaksanaan Dana Desa didaerah lain dengan pelaksanaan dan penganggaran dana desa yang ada di wilayah Pantai Labuhanbatu.

Menurutnya, salah satu desa di pulau jawa yang dilihatnya melalui media sosial yang mengaplowd pelaksanaan dana desa dengan kegiatan pengaspalan jalan Hotmix bervolume panjang 385 meter dan Lebar 3 meter hanya menghabiskan biaya Rp. 160 juta dan hasil terlihat bagus.

Sementara, dari hasi pengamatan yang dilakukan Lembaga yang di ikutinya berkaitan dengan pelaksanaan dana desa di labuhanbatu, kegiatan yang sama yaitu pembangunan infrastruktur jalan dengan volume yang hampir sama dan besaran biaya hanya berbeda Rp. 50 juta hanya bisa melaksanakan kegiatan pengeasan jalan.

"Dengan dana Rp. 160 juta jalan desa antar Rw sudah menggunakan aspal, sementara desa yang ada di labuhanbatu, seperti desa meranti Paham kecamatan Panai Hulu dengan dana Rp. 112.203.000 hanya melaksanakan kegiatan pengersan dengan panjang 425 meter dan lebar 3 meter, itupun pengerjaannya terkesan asal jadi."sebut Fadhly

Berdasarkan perbandingan pelaksanaan kegiatan dana desa itu, Fadhly menilai, selain masih kurangnya kesadaran oknum dan instansi terkait diderah itu berkaitan dengan maksud dan tujuan program Kementerian Desa, juga masyarakat desa itu sendiri kurang peduli terhadap pembangunan desa.

"Supaya maksud dan tujuan Kementrian desa bisa terwujud salah satunya menjadikan desa sebagai pondasi perekonomian negara adalah oknum dan instansi terkai bisa membuka diri mensosialisasikan kepada masyrakat desa beta pentingnya dan besarnya ikut bergotong royong membagun desa.."ujarnya.

Sebekumnya, salah seorang Sekretaris desa dan beberapa kepala desa yang ada ditemui wartawan, menyebutkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dana desa selain melibatkan ekemen masyaraat juga melibatkan instansi Pemerintah Kabupagen Labuhanbatj dalam hal itu Dinas PMD/K.

"Kalau rancangan pelaksanaan kegiatan seperti, jumlah material yang digunakan dan gambar pekerjaan melalui konsultan yang disiapkan desa, baru kemudian berkas disampaikan kepada Kabupaten melalui PMD/K."ucap Mugi Sekretaris Desa Cinta Makmur sebekumnya. (Rel).

Keterangan Foto.

Papan kegiatan dana desa Curah Nongko Kabupaten Jember Kecamatan Tempurejo dan Papan Kegiatan dan pelaksanaan kegiatan pengerasan jalan desa Meranti Paham Kecamatan Panai Hulu.

Elemen Pemuda Panai Hulu Peduli Sesama.

Berbeda organisasi dan faham tidaklah menjadi penghalang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bahi masyarakat. malah, perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan yang tidak terhingga saat melakukan kegiatan sosial ditengah-tengah masyarakat.

Seperti yang dilakukan organisasi kepemudaan dan elemen masyarkat lainnya di kecamatan Panai Hulu Labuhanbatu belum lama ini secara bergotongroyong memberangkat salah seorang rekan mereka yang kurang mampu berobat kerumah sakit umum daerah Rantauprapat yang berjarak 100 km dari kecamatan itu.

Menurut, Syahrul Efendi Ketua KNPI Panai Hulu kepada Harian Orbit Kamis (30/9), tergugahnya rasa sosial kelompok pemuda dikecamatan Panai Hulu setelah melihat kondisi Irvan (43) warga dusun 5 desa Teluk sentosa yang sudah berminggu-minggu terkapar dikediamannya dikarenakan penyakit di idapnya.

"Melihat kondisi Irvan tanpa mendapat pengobatan yang layak, ditambah kondisi ekonomi beliau, kita terpanggil untuk memberangkatkan Irvan berobat ke RSUD. Saya membicarakan hal itu kepada rekan-rekan OKP. Seketika diperoleh kesepakatan untuk memberangkatkan Irvan."sebutnya.

Dia mengatakan, selain memberangkatkan Irvan berobat, elemen pemuda kecamatan itu juga menguruskan pendaftaràn BPJS dan administrasi lainya supaya perobatan Irvan yang berprofesi wartawan tersebut menjadi tanggungan Pemerintah.

"Kebersamaan seperti itulah yang harus dipupuk, bila rasa kebersamaan dan rasa sosial ini bisa terus berlangsung berarti fungsi organisasi sudah berjalan dimasing-masing organisasi."ujar Syahrul.

Informasi lain diperoleh, Irvan Abror Ritonga wartawan surat kabar mingguan itu,  sudah mengantongi surat rujukan dari RSUD Rantauprapat untuk berobat ke medan dengan biaya ditanggung pemerintah. (redaksi)

Terkait Limbah Dan Asap PKS Ajamu. BLH Labuhanbatu Di Tuding Lindungi PTPN 4

    
Kelapa Sawit (PKS) milik perusahaan BUMN PTPN 4 Ajamu kecamatan Panai Hulu
Labuhanbatu kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Labuhanbatu terkait Limbah
dan asap yang meresahkan warga, instansi pemerintah itu dituding melindungi
PTPN 4.
     Selain tidak diresponnya laporan warga itu, alasan elemen masyarakat
menuding instansi yang berwenang mengawasi keberadaan limbah perusahaan
melindungi perusahaan plat merah itu diperkuat pengakuan Kepala Desa Teluk
Sentosa kepada WARTAWAN beberapa waktu lalu bahwa BLH melakukan test
air sungai jauh dari areal PKS.
     "kalau air sungai yang ada di daerah Sungai Pinang berdektan dengan
kediama Kades sebagai sampel, air disekitar itu tidak tercemar limbah, coba
air sungai yang ada di Sei. Raja melawan yang berdekatan dengan PKS  yang
terindikasi tempat pembuangan limbah PKS Ajamu yang dibuat sampel, barulah
diketahui pengelolaan limbah PKS itu baik atau tidak."ujar Ahmad Warga yang
ikut membuat lporan kepada BLH setahun yang lalu.
     Dikatakannya, cara kerjanya dan tidak adanya perbaikan atas laporan
masyarakat sekitar perusahaan negara itu membuat munculnya kecurigaan dan
ketidak percayaan warga terhadap kinerja BLH, ditambah adanya SMS salah
seorang staf di instansi itu kepada warga yang mempertanyakan realisasi
laporan yang disampaikan, malah oknum staf itu membuang bola dan terkesan
ada main mata anatara pihak perusahaan dengan BLH.
      "kalau kita amati, memang sulit menindak perusahaan BUMN yang
limbahnya meresahkan warga itu, sebelumnya diketahui anggota dewan
Labuhanbatu juga sempat ribut terkait masalah ini tapi tak ada tindak
lanjutnya, sepertinya penanganan dan penindakannya sudah terblokir,
ya...tinggal Bupati yang diharapkan bisa mengambil tindakan."ucap Ahmad.
     Sebelumnya, Kepala Desa Teluk Sentosa Apifuddin yang wilayah kerjanya
berbatasan langsung dengan PTPN 4 Ajamu kepada Harian Orbit mengatakan
tidak pernah mengetahui hasil penlitian BLH atas laporan masyarakat, juga
menyebutkan pihak BLH melakukan pencekan air sungai yang ada di dekat
kediamannya yang jaraknya jauh dari PKS secara berkala.
     Sementara pihak BLH Labuhanbatu sulit dihubungi wartawan untuk meminta
tanggapan berkaitan dengan limbah dan asap yang meresahkan warga sekitar
PKS tersebut. *(FAD).

Tidak adanya realisasi laporan warga sekitar Pengolahan

Anggaran Dana Proyek Pengerasan Jalan PTPN 4 Di duga Mark Up.

     PTPN 4 salah satu Badan Usah Milik Negara (BUMN) bergerak pada
bidang pekebunan sawit modalnya sebagian menggunakan uang nagara
berarti juga meggunakan uang rakyat Indonesia, penganggaran dana
proyek di perusahaan BUMN itu  terindikasi sangat rentan dengan
perlakuan Korupsi yang dilakukan oknum peringgi diperusahaan itu.
     Hasi Investigasi Reporting serta informasi dihimpun Wartawan
minggu (18/8) indikasi korupsi diperusahaan plat merah itu dilakukan
dengan cara menggelembungkan anggaran proyek investasi.
     Seperti pengerjaan penimbunan badan jalan jenis tanah gambut
disalah satu unit perusahaan BUMN itu. Biaya yang dianggarkan untuk
jenis proyek tersebut diketahui senilai Rp. 2.7 M hanya menggunakan 4
jenis material, gambangan batang kelapa, tanah kuning bercampur batu,
geotekstil, dan tanah jenis petrun.
     Proyek senilai Rp. 2,7 M itu pengerjaannya sepanjang 2.600 m
dengan lebar 3 m  diperhitungkang pelaksanaan pengerjaannya hanya
menghabiskan dana Rp. 1,3 M, dana tersebut sudah termasuk biaya alat
berat untuk pengerjaan jalan pada proyek tersebut.
     Perhitugan biaya pengerjaan itu berdasarkan harga pasaran
material di daerah lokasi proyek itu dikerjakan, dari perhitungan
tersebut, penggelembungan dana yang dianggarkan sangat pantasitis
separoh dari dana yang diperlukan untuk pengerjaan jalan di unit
perusahaan negara tersebut atau dugaan penggelembungan dana
proyekpengerjaan jalan tersebut sebesar Rp. 1,4 M.
     Menurut Sumber yang tidak ingin ditulis namanya mengatakatan,
gambangan dari batang kelapa  yang digunakan dengan ukuran ketebalan 8
- 10 cm lebarnya 20 cm panjang 3 m sesuai harga pasaran dilokasi
proyek perbatangnya dengan harga Rp. 20 ribu.
     sementara harga geotekstil pergulung dengan ukuran lebar 4m dan
panjang 175 m seharga Rp 10.500.000, tanah gunung campur batu dengan
ketebalan 40 cm,lebar 3 m dan panjang 2600 diperhitungkan sesuai harga
pasaran dilokasi menghabiskan dana  Rp. 405 juta.
     "Begitu juga dengan harga tanah jenis petrun yang digunakan Tebal
15cm,lebar 3 meter dan panjang 2600 meter,maka batu pitrun yang
dibutuhkan sebanyak 1170 m3,dengan harga Rp 140.000/m3, harga petrun
untuk proyek lebar 3m dan panjang 2600 m itu hanya membutuhkan dana Rp
163.800.000, memang sangat pantastis mark upnya"sebut sumber.
     Dikatakan sumber wartawan bahwa, ukuran material yang diterakan
tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perusahaan, sementara
harga yang ditaksasi sesuai harga pasaran material di daerah lokasi
proyek.
     Pihak PTPN 4 melalui Asisten Teknik Unit tempat pelaksanaan
Proyek tersebut diketahui bermarga Purba ketika dipinta waktu untuk
bertemu melalui pesan singkat kenomor 081370861XXX, Asisten itu
menjawab "sedang sibuk". Tapi, ketika wartawan kembali mengirimkan
pesan singkat kepada Asisten Teknik tersebut meminta klarifikasi dan
konfirmasi terkait dugaan mark up anggaran proyek yang diawasinya,
sampai berita ini dikirim keredaksi tidak dijawab. (FAD)

Panitia Dan Pengawas Pemilu 2014 Di Panai Hulu Kesulitan Peroleh Data Pengurus Parpol.

Ajamu. (RMOL).
      Pemilhan Umum (Pemilu) tahun 2014 pelaksanaannya tinggal
menghitung bulan. Namun, dari segi pelaksanaan dan pengawasannya
Panitia dan pengawas di kecamatan kesulitan mendapatkan data pengurus
Parpol sebagai peserta Pemilu.
     Seperti di kecamatan Panai Hulu Labuhanbatu terlihat Pengawas
Pemilu daerah itu kasak-kusuk mencari informasi data pengurus Parpol
ketika Polsek Panai Hulu meminta nama-nama Ketua Parpol.
     Sama halnya ketika Aminullah Harahap Ketua Panwaslu kecamatan
Panai Hulu yang diperpanjang masa jabatannya mengisi kekosongan
Panwaslu saat meminta data itu kepada Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) juga tidak sepenuhnya mengetahui data nama-nama pengurus Parpol
di daerah tersebut.
     Menurut Aminullah kepada wartawan Rabu (21/8), sulitnya
mendapatkan data-data nama pengurus Parpol disebabkan instansi
berkaitan di kecamatan termasuk didalamnya Muspika tidak mendapat
salinan SK pengurus Parpol peserta Pemilu yang ada di Kecamatan Panai
Hulu.
     Dikatakannya, tidak diketahuinya data nama pengurus Parpol
merupakan salah satu hambatan bagi pengawas untuk melakukan
tugas,misalnya, saat tahapan penertiban Baliho atau spanduk calon
Legeslatif yang menyalahi aturan, panitia dan pengawas tidak tahu
kemana akan melayangkan surat untuk menertibkan baliho atau spanduk
tersebut.
     "tidak adanya data nama pengurus Parpol dikecamatan Panai Hulu
sudah kita sampaikan kepada Panwas Kabupaten, mereka juga belum
sepenuhnya menerima SK pengurus Parpol untuk tingkat kecamatan.
kalaupun ada menurut mereka setelah keluar DCT."sebut Amin.
     Ahmad Pemerhati Sosial daerah Pantai Labuhanbatu ketika dimintai
tanggapannya berkaitan dengan hal itu, ia menilai bahwa kesadaran
Parpol sangat diperlukan untuk memberikan salinan SK pengursnya ke
instansi terkait di kecamatan sehingga pengawasan pelanggaran Pemilu
yang dilakukan peserta Pemilu dalam hal ini Parpol bisa maksimal,
sehingga Pemilu yang menghabiskan uang rakyat Indonesia Trilyunan
Rupiah itu bisa menghasilkan Pemimpin berkwalitas. (F).